Berita Terbaru

Pentingnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Posted by SIAK BANJAR on February 3, 2011 at 5:46 AM

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Di antaranya adalah saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Banyak yang beranggapan bahwa KTP itu sulit, karena kita akan dipusingkan oleh birokrasi yang rumit. Jika ingin lancar maka kita musti memberikan uang sogokan atau yang di kita biasa disebut Uang Administrasi ??? Uang Administrasi menjadi pertanyaan buat kita?????

Masalah kependudukan memang sering menuai masalah, di antaranya adalah masalah DPT(Daftar Pemilih Tetap) yang saat ini menjadi masalah yang cukup njelimet di saat-saat pemilu seperti ini. Partai politik memanfaatkan situasi ini untuk memanaskan suasana. Mari kita kaji, permasalahannya apa ??

DPT(Daftar Pemilih Tetap) tentu sangat terkait dengan data kependudukan, jika data kependudukan benar dan up-to-date maka DPT bukanlah masalah. DPT itu hal yang sangat mudah, kita tinggal menscan Kartu Keluarga dari masing-masing penduduk, maka kita akan mendapatkan DPT yang terpercaya. Tentu hal ini perlu perhatian kita semua. Teknologi yang dibuat dengan menghabiskan dana Trilyunan Rupiah mustinya dapat diimplementasikan sehingga dapat menjawab masalah kependudukan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka menyusun Sistem Informasi Kependudukan yang akurat, terpercaya dan up-to-date perlu dioptimalkan. Dengan kemajuan teknologi saat ini tentu ini bukan lagi masalah bagi Negara kita. Jika kita membuat sebuah sistem informasi terintegrasi maka memungkinkan kita melakukan pengolahan data kependudukan secara cepat dan akurat. Misalkan KPU membutuhkan data DPT maka langsung saja minta ke Dinas Kependudukan untuk mendapatkan data terbaru. Tidak sulit, karena setiap elemen saling mendukung.

Nomor KTP kita dapat dijadikan sebagai nomor Unik untuk berbagai keperluan, misalnya dalam mengurus pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, kepemilikan bangunan, dan lain sebagainya. Dengan mengintegrasikan data secara nasional maka tidak akan terjadi seseorang yang memiliki KTP ganda. Karena kita akan memiliki ID unik yang dapat digunakan di seluruh Indonesia.

Suatu saat kita pindah dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia, kita cukup mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan setempat. Kemudian Dinas Kependudukan setempat membuka database penduduk kita kemudian mengganti alamat domisili maka data kependudukan kita langsung terupdate. Tentu saja hal ini akan sangat efisien jika kita konsisten dalam melakukan implementasinya.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Sejak kemerdekaan 57 tahun yang lalu, masalah administrasi kependudukan masih dirasakan tumpah tindih, tidak ada keterkaitan dalam administrasi antara keberadaan penduduk dengan kebutuhan lain yang sebetulnya atas dasar kependudukan itu sendiri. Kebutuhan yang paling dekat adalah pencatatan sipil, namun demikian belum ada yang secara otomatis dapat mengalir datanya pada pendaftaran penduduk.

Masing-masing masih mementingkan kepentingan sektoralnya dari pada lebih memperhatikan kepentingan bersama secara koordinatif. Sebagai contoh konkrit saja, kita dapat merasakan data pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam, mandeg di KUA, dan hanya sebagai laporan data ke Departemen Agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil di wilayah yang sama tidak memiliki akses dan tidak memperoleh data sama sekali dari KUA. Sehingga fungsi Kantor Catatan Sipil seolah-olah hanya berlaku bagi yang bukan beragama Islam.

Demikian pula masalah perceraian yang diputus baik oleh Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) maupun Pengadilan Negeri (bagi yang beragama lain). Data dari kedua pengadilan tersebut tidak ditransfer secara otomatis kepada Kantor Catatan Sipil. Oleh karenanya adalah wajar kalau data dari dinas kependudukan dengan BPS tidak sama.

Pencatatan Sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang perjalanannya dalam "mencari kehidupan". Betapa tidak ! Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang.


Pengertian Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Adalah tidak dapat disangkal bahwa sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Dalam hal ini, terkait 3 (tiga) jenis pengadministrasian, yaitu pertama pendaftaran penduduk, kedua pencatatan sipil, dan ketiga pengelolaan informasinya. Ketiga sub sistem tersebut masing-masing memiliki pengertian dan definisi yang mampu memberikan gambaran tentang seluruh kegiatannya.

Pengertian pendaftaran penduduk sebagaimana yang tertuang dalam. Sedangkan penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dari definisi tersebut, jelas yang dimaksudkan penduduk adalah setiap WNI dan WNA pemegang ijin tinggal tetap. Untuk itu guna administrasinya diselenggarakan pendaftaran penduduk.

Sedangkan nomenklatur tentang "pencatatan penduduk" seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tersebut, sesungguhnya tidak tepat kalau diartikan sama dengan "pencatatan sipil". Kata "sipil" pada "pencatatan sipil" tidak sama artinya dengan penduduk.

Pencatatan penduduk artinya data-data sebagai penduduk yang dicatatkan. Tetapi kalau "pencatatan sipil" artinya status sipilnya yang dicatatkan, karena adanya perubahan pada diri seseorang. Misalnya pencatatan atas kelahiran, artinya atas perubahan status sipilnya dari yang sebelumnya belum ada di dunia, tetapi karena akibat kelahirannya ia menjadi mempunyai status dan berhak atas hak sipilnya. Demikian pula bagi pencatatan perkawinan adalah seseorang yang karena perubahan status sipilnya dari lajang menjadi berstatus kawin yang membawa akibat hukum karenanya. Sebaliknya pencatatan perceraian, ia merubah status kawin menjadi status janda atau duda yang juga membawa akibat-akibat hukum.Termasuk pencatatan kematian, akan membawa akibat dalam hubungan hukum antara yang meninggal dunia dengan anak-anak, suami atau istri dengan orang tua maupun saudara-saudaranya, dalam hal ini sering disebut-sebut sebagai ahli warisnya yang akan menerima segala warisan baik yang positif maupun yang negatif.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 1999 telah menimbulkan kerancuan dan salah kaprah sampai pada Peraturan-peraturan Daerah di beberapa daerah.

Pemakaian istilah "Catatan Sipil" sudah sejak ordonansi-ordonansi seperti Staatsblad 1949 No. 25, atau Staatsblad 1917 No. 130 yo 1919 No. 18, atau Staatsblad 1920 No. 751 yo 1927 No. 564, atau Staatsblad 1933 No. 75 yo 1936 No. 607. Terminologi "Catatan Sipil" adalah terminologi baku secara hukum karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, juga tetap menggunakan istilah "Catatan Sipil". Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagai akibat dari adanya status seseorang.

Keanekaragaman peraturan perundang-undangan sebagai warisan hukum Pemerintah Belanda dengan sistem Kolonial yang membagi penduduk di dalam 3 (tiga) golongan besar (Eropa,Tionghoa, dan Bumi Putera) benar-benar mengancam perpecahan bagi persatuan bangsa. Menurut penyusun kodifikasi Kitab Undang-undang Perdata (Prof. Drs. CSTKansil, SH dan Christine SF Kansil SH, MH, 2001), bahwa dewasa ini KUHP Perdatamemerlukan penyempurnaan sehubungan dengan perkembangan Hukum Perdata di Indonesia selama lebih 150 tahun berlaku di tanah air, yaitu dengan Buku Kesatu tentang Orang. Oleh karenanya adalah wajar dan sudah saatnya para penyelenggara negara digugah "masa tidurnya" selama ini, guna disadarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur seluk beluk pencatatan, baik saat kelahiran, perkawinan, kematian dan status hukum seseorang adalah usang yang justru rawan terhadap dis-integrasi bangsa. Kalau ditelusuri sebab-sebabnya, tentunya kembali kepada kesadaran para penyelenggara negara itu sendiri yang mungkin tidak memiliki kepekaan dan tenggelam dalam rutinitasnya sehari-hari.

Oleh karenanya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya perlu diupayakan segera pembaharuan hukum, khususnya dalam hal perlindungan hak melalui penerbitan akta perkawinan dan perceraian, di samping untuk kelahiran, pengangkatan anak danstatus anak. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan berupa :

  1. Menciptakan pembaharuan hukum yang sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negaranya, sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang telah usang.
  2. Melakukan kajian kritis terhadap seluruh pranata hukum produk kolonial dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan.
  3. Melakukan penyusunan naskah akademis tentang pencatatan sipil yang dilanjutkan menyusun draft Rancangan Undang-undang baru.
  4. Mengakomodasi Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memutuskan terhadap perkawinan atas dasar beda agama dan perkawinan antar penganut Kong Hucu, sebagai suatu ketentuan lex spesialis.
  5. Agar memperoleh dorongan masyarakat luas, perlu sosialisasi baik mengenai permasalahannya selama ini dan bagaimana mengatasinya
  6. Mendesak Pemerintah agar bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan masalah administrasi kependudukan guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sangat didambakan selama ini.
  7. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya Catatan Sipil, agar setiap perkawinan menjadi sah menurut hukum negara.
  8. MerevisiUndang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 2 ayat 2 harus ditambah kalimat, "Tiap-tiap perkawinan sebagaimana dimaksud ayat 1, wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
  9. Memasukkan amar putusan Mahkamah Agung ke dalam materi draf Rancangan Undang-undang tentang Catatan Sipil yang memungkinkan dilangsungkannya perkawinan dari pasangan yang berbeda agama atau antara pasangan yang menganut Kong Hucu.

 

 

Categories: Administrasi Kependudukan

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2 Comments

Reply Bella
11:25 AM on October 19, 2011 
Apakah pemerintah sdh mensosialisasikan e-KTP dengan jelas dan manfaat ? juga bagaimana mengatasi solusi yg ada bagi mereka pengguna KTP Ganda, yg notabanenya hanya untuk efesiensi waktu krn berbeda dgn tempat tinggal sebelumnya, dimana tempat tinggal lama juga masih miliknya, sedangkan di tempat baru yg berbeda propinsi untuk mengurus Kartu keluarga harus KTP Lokal.
Saya punya 2 KTP, dengan berbeda propinsi, untuk semua kendaraan saya pakai KTP ke 2, dimana saya berdomisili, sedangkan NPWP sdh terdaptar dgn KTP yg pertama, sehingga bayar pajak SPT 21 harus ke KPP sesuai domisili KTP pertama.
APakah ada solusi untuk kasus seperti saya ? dimana BPKB/STNK atas alamat di KTP ke 2, sedangkan KTP pertama juga masih terpakai untuk urusan pajak dan bank.

Terimakasih.
.
Reply Hanabi
10:45 AM on August 22, 2014 
Situs Judi Online | Agen Judi Online | Agen Domino Online | Domino88

Agen, Judi, Online, Indonesia, Terpercaya, Domino, Dadu, Situs, Game, Domino88


Ada 3 Jenis permainan yang akan disediakan di Domino88 sebagai Situs Agen Judi Online dan Agen Domino Online,
Saya akan jabarkan pengertian dari ketiga nya:
1. KiuKick atau poker domino adalah permainan online satu user dengan user lainnya untuk mengadu kemampuan dan ketangkasan.
Kartu tertinggi adalah 9-9.

2. Ceme : Jika Anda bosan menjadi player dan ingin menjadi bAndar, mainkan permainan ini akan lebih seru dan menyenangkan.

3. Adu Biji adalah permainan dua kartu domino dengan cara mengadu jumlah mata / biji kartu yang dimiliki masing-masing player.
Dalam game ini Anda bisa menerka-nerka satu kartu lawan oleh karena tidak semua kartu ditutup. (coming soon)